Pemberian dan Pencabutan NPPBKC

NPPBKC Pabrik atau Importir Hasil Tembakau

Tata cara pemberian

  1. Mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan dan tempat usaha kepada kepala kantor yang mengawasi.(dilampiri fotocopy izin usaha industri tanda daftar indusri, gambar denah lokasi bangunan, fotocopy IMB, izin oleh pemerintah daerah)
  2. Setelah diajukan permohonan, akan dilakukan wawacara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran(hasilnya akan dimuat dalam BAW oleh petugas BC)
  3. Petugas BC melakukan pemeriksaan terhadap lokasi bangunan, tempat usaha(dimuat dalam BAP disertai dengan denah) dalam jangka waktu 30 hari setelah dilakukan pemeriksaan.( Berita Acara Perneriksaan digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.)
  4. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi dan dilampiri BAP, dan surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC..(sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat seperti: IMB, izin pemda, izin usaha, NPWP, dan lain-lain)

Jika permohonan dikabulkan maka kepala kantor atas nama Menteri Keuangan akan menerima atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima. Jika diterima maka kepala kantor akan menerbitkan surat keputusan pemberian NPPBKC, dan jika ditolak maka kepala kantor akan memberikan surat penolakan beserta alasan penolakan

Jika NPPBKC telah diberikan maka NPPBKC tersebut akn berlaku selama pengusaha masih menjalankan usahanya. Pengusaha juga diwajibkan untuk memasang papan nama yang memuat paling sedikit, nama perusahaan, alamat dengan ukuran lebar paling kecil 60cm, dan panjang paling kecil 120cm. Pengusaha juga harus mengisi formulir isian registrasi cukai.

Tata cara pencabutan

NPPBKC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk pemenuhan hak-hak keuangan negara, dalam hal:

  • atas permohonan si pemegang NPPBKC
  • pemegang NPPBC tidak menjalankan kegiatan usaha dibidang cukai dalam satu tahun(renovasi, bencana alam atau keadaan lain diluar kuasa pengusaha)
  • persyaratan tidak lagi terpenuhi
  • pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar negeri
  • pemegang NPPBKC dinyatakan pailit
  • NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan
  • Dan lain-lain sesuai UU no.39 tentang Cukai pasal 14.

Pencabuatn dilakukan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan keputusan pencabuatan NPPBKC kepada pemegang NPPBKC.

Terhadap hasil tembakau yang masih berada didalam pabrik dan belum dilunasi cukainya, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik paling lama 30hari setelah surat pencabutan. Apabila tidak dipenuhi maka hasil tembakau tersebut harus dimusnahkan oleh pengusaha dibawah pengwasan BC, apabila pengusaha pailit biaya ditanggung oleh kurator.
Terhadap hasil tembakau yang berada ditempata usaha importir, dapat dipindahkan ke peredaran bebas atau tetap disimpan di tempat usaha yang bersangkutan.

NPPBKC Pabrik atau Importir MMEA

Tata cara pemberian

  1. mengajukan permohonan pemerikasaan lokasi, bangunan, tempat usaha kepada kepala kantor yang mengwasi (dilampiri SIUP MB, izin usha industri, denah, fotocopy IMB, fotocopy izin pemda).
  2. Setelah diajukan permohonan, akan dilakukan wawacara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran(hasilnya akan dimuat dalam BAW oleh petugas BC)
  3. Petugas BC melakukan pemeriksaan terhadap lokasi bangunan, tempat usaha(dimuat dalam BAP disertai dengan denah secara rinci) dalam jangka waktu 30 hari setelah dilakukan pemeriksaan.( Berita Acara Perneriksaan digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.)
  4. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi, dan dilampiri BAP, dan surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir MMEA berlaku selama masih menjalankan usaha.
NPPBKC untuk penyalur atau pengusaha TPE MMEA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pengusaha pabrik, importir, atau penyalur yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.

Jika permohonan dikabulkan maka kepala kantor atas nama Menteri Keuangan akan menerima atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima. Jika diterima maka kepala kantor akan menerbitkan surat keputusan pemberian NPPBKC, dan jika ditolak maka kepala kantor akan memberikan surat penolakan beserta alasan penolakan.

Dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE, yang diajukan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan ditolak.

Tata cara pencabutan

NPPBKC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk pemenuhan hak-hak keuangan negara, dalam hal:

  • atas permohonan si pemegang NPPBKC
  • pemegang NPPBC tidak menjalankan kegiatan usaha dibidang cukai dalam satu tahun(renovasi, bencana alam atau keadaan lain diluar kuasa pengusaha)
  • persyaratan tidak lagi terpenuhi
  • pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar negeri
  • pemegang NPPBKC dinyatakan pailit
  • NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan
  • Dan lain-lain sesuai UU no.39 tentang Cukai pasal 14.

Terhadap MMEA yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan oleh pengusaha pabrik ke penyalur atau TPE, terhadap MMEA yang masih berada dalam tempat usaha importir, harus dikeluarkan oleh importir ke tempat usaha importir lainnya, penyalur, atau TPE, terhadap MMEA yang masih berada dalam tempat usaha penyalur, harus dikeluarkan oleh penyalur ke tempat usaha penyalur lainnya atau TPE, terhadap MMEA yang masih berada dalam TPE, harus dikeluarkan oleh pengusaha TPE ke TPE lainnya, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC.

Apabila tidak dipenuhi, MMEA dimusnahkan oleh pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau TPE di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai atau dalam keadaan tertentu dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atas biaya pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau TPE. Dalam hal pengusaha pabrik dinyatakan pailit, biaya dibebankan kepada kurator.

NPPBKC Pabrik atau Importir EA

Kurang lebih sama dengan MMEA

 

Ketentuan Umum

Sehubungan dengan diberlakukannya PMK 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, berikut hal-hal baru yang diatur di dalamnya:

  1. Perubahan ketentuan luas bangunan yang dapat digunakan sebagai bangunan Pabrik hasil tembakau yang sebelumnya 50 m² menjadi paling sedikit 200m².
  2. Ketentuan tentang kegiatan wawancara terhadap pemohon NPPBKC yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dengan dibuatkan Berita Acara Wawancara.
  3. Jangka waktu

berlakunya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC (sebagai lampiran PMCK-6) yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam hal permohonan NPPBKC (PMCK-6) tidak diajukan dalam jangka waktu 3 bulan, maka BAP tersebut dianggap gugur.

  1. Perjanjian sewa-menyewa atas bangunan yang digunakan sebagai pabrik hasil tembakau untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima)tahun dan disahkan notaris.
  2. Untuk importir hasil tembakau persyaratan permohonan NPPBKC harus dilampiri dengan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atas nama importir yang bersangkutan.

Pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama perusahaan dan mengisi formulir isian registrasi cukai

Ketentuan pembaharuan NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau

  1. NPPBKC yang telah diterbitkan sebelumnya (berdasarkan PP Nomor 5 tahun 1997), wajib diperbarui oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan baru (berdasarkan PP nomor 72 tahun 2008 jo PMK 200/PMK.04/2008), dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak PP nomor 72 tahun 2008 diberlakukan (paling lama sampai dengan 10 Desember 2011). Dan apabila sampai batas waktu tersebut NPPBKC Pengusaha Pabrik atau importir hasil tembakau tidak diperbaharui, maka NPPBKC-nya dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan misalnya luas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Proses penyelesaian dan tata cara pemberian NPPBKC dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

 

 

—————————————————————

sumber:

UU no.39 tahun 2007 tentang cukai
PP no. 72 tahun 2008 tentang NPPBKC
PMK no. 200/PMK.04/2008
PMK no. 201/PMK.04/2008
PMK no. 202/PMK.04/2008

Jika kurang jelas silahkan bertanya!

About these ads

3 Responses to “Pemberian dan Pencabutan NPPBKC”


  1. 1 nanang sujana Desember 31, 2010 pukul 3:21 pm

    ketika pemerintah daerah/kabupaten mencabut izin-izin perusahaan akan tetapi departemen industri argo dan kimia tidak mencabut izin usaha industri apakah bea dan cukai bisa mencabut nppbkc perusahaan tersebut? terima kasih.

  2. 2 bumikitta Januari 2, 2011 pukul 12:59 pm

    seharusnya sih iya,
    kan tata cara pencabutannya

    persyaratan tidak lagi terpenuh

    dan syarat-syarat bea cukai kan harus ada ijin dari pemerintah daerah

  3. 3 boris Agustus 11, 2012 pukul 9:21 pm

    fungsi dari pencabutan itu apa??
    trus gali lebih dalam dong mengenai pencabutan NPPBKC…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




About me

me

I am currently 22 years old. Fond of digital imaging, Japanese musics and stuffs such as manga, anime, and movies. Proud of his afro hair, 'hige', and accident tattoo.

Tulisan Teratas

timeline

Mei 2009
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kategori

GALLERY

Happy Birthday Nagi

full size

Eid Mubarak Illya
Eid Mubarak Illya
full size

Contact

aacom_jaksen@yahoo.com

bumikitta.wordpress.com

Arsip


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: